logoblog

Cari

Pengembangan Desa Wisata, Solusi Tepat Bagi Kesejahteraan Rakyat

Pengembangan Desa Wisata, Solusi Tepat Bagi Kesejahteraan Rakyat

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengakui, banyak hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa misalnya,

Wisata Alam

Suparman
Oleh Suparman
26 Juli, 2019 19:40:11
Wisata Alam
Komentar: 0
Dibaca: 544 Kali

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengakui, banyak hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa misalnya, bukan hanya berputar pada pembangunan infrastruktur semata. Tetapi juga untuk mengembangkan potensi desa untuk dijadikan sebagai desa wisata.

Pada acara Launching Desa Wisata dan E-Ticketing di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis malam (25/7/19), dihadapan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA, Perwakilan Menteri Pariwisata, Anggota DPD RI, Baiq Diyah Ratu Ganefi, S.H, dan para Kades desa se-NTB, Wagub mengungkapkan bahwa Pemda NTB saat ini menempatkan program pengembangan 99 desa wisata sebagai unggulan dan prioritas daerah. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa geliat masyarakat membangun desa wisata mulai nampak dan memberikan harapan baru untuk NTB ke depannya. Bahkan menurut Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi itu,  desa wisata menjadi solusi tepat yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. 

Keindahan alam NTB tidak diragukan lagi,ungkap Wagub. Dari ujung timur pulau Sumbawa dan baratnya pulau Lombok sejuta keindahan, keunikan dan budaya menjadi karakter sendiri bagi desa-desa yang berpotensi menjadi desa wisata. Menurut Ummi Rohmi sapaan akrabnya, bahwa Tuhan telah menitipkan sebagian bongkahan syurga-Nya di alam NTB untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk itu, menjadi keawajiban pemerintah dan masyarakat NTB dapat dijaga agar terus lestari. Karenanya desa wisata adalah salah satu solusinya.

"Kita sebagai hambaNya untuk pandai bersyukur atas nikmatnya. Implementasi kesyukuran itu yaitu dengan mengelolah keindahan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat," ungkap Ummi Rohmi.

Pembangunan desa wisata tidak perlu dengan anggaran besar. Tapi yang lebih penting adalah kelestarian alam harus tetap jaga, kearifan lokal yang unik serta keramahan masyarakat itu sendiri. Dan yang tidak kala penting, kata Wagub adalah kebersihan lingkungan menjadi prioritas utama. Agar para pengunjung dapat merasakan kenyamana dan kentetraman saat berkunjung. 

"Selain itu, homestay dan sarana pendukung lainnya juga harus tetap dioptimalkan," jelas Ummi Rohmi.

Wagub juga menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB sangat komit dan bersungguh-sungguh membangun daerah yang bermuara dari desa. Berbagai program pembangunan lainnya semua diusahakan bermuara dari desa. Sehingga penurunan angka kemiskinan dapat dicapai. 
 
Penetapan desa wisata, kata  Umi Rohmi diharapkan mampu memberikan kontribusi besar terhadap masalah kemiskinan di NTB. Peluncuran desa wisata saat ini harus dilanjutkankan dengan aksi-aksi dan kerja nyata di setiap desa yang ditetapkan sebagai desa wisata, tegas Ummi Rohmi.

ZERO WASTE & REVITALISASI POSYANDU

Selain pengembangan desa wisata, Wagub Umi Rohmi juga menyinggung penguatan program zero waste dan revitalisasi posyandu.
Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong pemerintah desa untuk menyediakan bank sampah di setiap desa. Langkah ini untuk mendukung program zero waste yang merupakan salah satu bagian dari program unggulan NTB bermuara dari desa. Sehingga dana desa juga dapat memperkuat untuk mensukseskan program pemberdayaan lingkungan tersebut.

"Kita sangat berharap bahwa NTB menjadi daerah yang aman menyenangkan bagi orang lain. Dan menjadi daerah bebas sampah untuk lima tahun ke depan," tuturnya.

Selanjutnya, kata wagub, program revitalisasi posyandu juga sedang digencarkan dari desa "Kami ingin posyandu yang ada di seluruh desa di NTB betul-betul bisa menjadi garda terdepan sebagai solusi untuk memberantas permasalah yang ada. tegas Ummi Rohmi. Masalah gizi buruk (stunting), pernikahan anak dan buruh migran illegal masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain meningkatkan pelayanan kesehatan, posyandu juga akan menjadi lembaga edukasi bagi masyarakat. Harapannya dengan adanya edukasi masyarakat juga akan paham bagaimana meningkatkan kehidupan yang lebih baik lagi terutama kesehatan bagi masyarakat.

“Kami juga telah melaukan kesepakan bersama bupati dan walikota se-NTB bahwa kelompok kerja atau  kader posyandu akan diberikan honor tidak kurang dari Rp 150 ribu, katanya. Karena mereka sebagai kelompok yang memberdayakan. Dan Alhamdulillah respon semua kepala desa sangat bagus. Kenapa kita perkuat kepada kader posyandu karena mereka lah menjadi ujung tombak membantu pemerintah menfasilitas masyarakat. 

AKAN BANTU DESA WISATA DI NTB

 

Baca Juga :


Pada malam peluncuran Desa Wisata itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA menagatakan, keberhasilan desa terhadap pengembangan desa wisata di NTB merupakan wujud nyata bagi kesejahteraan masyarakatnya. 
Oleh karena itu,  kementrian desa akan mendukung dan membantu sepenuhnya pengembangan desa wisata di NTB, tegasnya.
Kepala desa yang mampu berinovasi dengan melihat potensi desanya, maka mereka adalah pahlawan pembangunan desa di NTB, ungkapnya.
 
“Jika dalam pengembangan desa wisata NTB masih terdapat kekurangan, maka kami siap untuk membantu,” ungkap Eko.  
Wisatawan asing maupun mancanegara, menurut menteri desa, jika berkunjung di suata destinasi wisata maka hal pertama yang dilakukan adalah berselfi ria bersama keluarga dan sahabat. 
Jika dalam pengembangan desa wisata mampu menyulap keunikan, lestari alam tetap terjaga serta budaya yang mampu menarik perhatian pengunjung, maka kunjungan wisata akan terus meningkat, ujarnya.
 “Jika desa-desa wisata di NTB masih kekurangan jaringan internet, tolong beritahu kami ibu wagub. Kami akan segera berkomunikasi dengan menteri Kominfo untuk menyiapkan fasilitas telekomunikasi,” tegas menteri desa itu.

Banyak hal yang harus dipelajari dari desa-desa yang berhasil mengembangkan desa wisata di Indoensia. Ia menyampaikan percontohan, Misalkan Desa Ponggok, Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Desa itu berhasil menjadi desa dengan pendapatan terbesar sebagai desa wisata di Indonesia. Tidak alam yang indah atau air terjun menjanjikan. Mereka hanya mengembangkan wisata kolam renang dengan omset Rp 10,3 Milyar pertahun.

“Mereka berhasil menyulap kolam renang tua bekas masa penjajahan belanda dulu, karena komitmen dan kerja keras masyarakatnya. Akhirnya mereka berhasil merubah kolam renang yang dihiasi ikan, sepeda dan motor di dalam air. Dan pengunjung bisa bersilfi di dalam air bersama ikan,” katanya.

Menurutnya, keindahan alamnya dan budaya tidak ada yang dibanggakan jika dibandingkan dengan desa-desa di NTB. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah akan terus mendorong masyarakat yang mau mengembangkan desa wisata yang menjadi program unggulan NTB.
Provinsi NTB bisa dan harus bisa mengikuti jejak-jejak desa yang berhasil mengembangkan desanya. Dan paling penting adalah fasilitas pendukung juga harus siap, tegasnya.

Ia mengakui bahwa NTB sudah terkenal dengan Syurga alamnya. Hanya masyarakat yang perlu didorong untuk mengelolah keindahan yang masih tersembunyi. Ketika mengunjungi desa wisata di Lombok seperti Desa Kembang Kuning dan desa wisata lainnya, menteri menilai letak geoagrasi hampir di semua desa sangat strategis, semua berptensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. 

Selama lima tahun terakhir, pemerintah pusat telah memberikan dana desa dengan jumlah yang tidak sedikit. Dana desa yang telah digelontorkan oleh pemerintah sebesar Rp 257 Trilyun untuk 74.957 desa di Indonesia. Program dana desa tersebut telah mampu membangun infrastruktur yang sangat masif. Alhamdulila kerja keras dan komitmen semua terutama kepala daerah yang dijalankan oleh kepala desa dan perangkatnya semua berjalan efektif.

“Pemanfaatan dana desa harus diperluas lagi, guna menjawa dari semua kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah pengembangan desa wisata. Karena dinilai telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya. 

PROGRAM ZERO WASTE PERLU PERLU

Terkait program zero waste yang sedang digencarkan oleh pemerintah daerah saat ini, menteri Desa Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA menyarankan agar dibuatkan Peraturan Daerah (Perda). Regulasi ini menjadi tolak ukur keberhasilan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Oleh sebab itu, kalau NTB benar-benar ingin menjadi daerah bebas sampah.  Perda itu lebih menekankan pada larangan penggunaan tas plastik kemasan. 

“Kalau ini mampu diwujudkan oleh pemda NTB, saya yakin masyarakatnya akan memiliki peluang ekonomi yang menjanjikan,” jelasnya.

Eko mengatakan, jika Perda program zero waste dibuat. Kemudian langkah selanjutnya adalah mendorong masyarakat untuk membuat tas kerajinan. Bisa dari anyaman bambu, pandan dan lain-lain. Sehingga kebijakan ini dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, sarannya.--- ( Diskominfotik)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan